Menu
Situs Web Berita Film, Anime, Teknologi, Games & Software Terbaru

Pasca Bobolnya Data eHAC dan Jokowi, Pakar: Kalau Sudah Bocor ‘Berabe’ Urusan – Selular.ID

  • Share

Jakarta, Selular.ID – Kasus kebocoran data Indonesia Health Alert Card (eHAC) berbuntut panjang, tak cuma menelan data 1,3 juta pengguna namun belakangan turut juga menyantap kepercayaan masyarakat. Karena sistem tersebut terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, yang notabene telah diwajibkan pemerintah kepada masyarakat luas sebagai syarat untuk beraktifitas di ruang publik.

Kasus ini menjadi kian meruncing, Ketika sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo tersebar luas di media sosial. Pelaku penyebar sertifikat tersebut menurut penelusuran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaksesnya lewat aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan data pribadi Jokowi seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan lain sebagainya yang terdapat di situs KPU.

Hambat Pembahasan RUU PDP, Sebenarnya Seberapa ‘Penting’ Polemik Badan Keamanan data Pribadi?

Merespon hal tersebut, Onno Widodo Purbo pakar bidang teknologi informasi mengindikasikan, bawah praktik di lapangan, audit maupun proses pendaftaran layanan publik tidak dilakukan secara serius.

“Konsekuensinya yah masyarakat banyak yang dirugikan, secara formal harusnya semua layanan internet di Indonesia terdaftar di Kominfo dan dalam proses pendaftarannya harusnya sudah di audit keamanan informasinya (ISO 27001) oleh auditor ISO 270001. Itu secara formalnya dan tertulis di Permen Kominfo,” tegas Onno kepada Selular, Minggu (5/9).

Sebagai langkah tegas, mengingat belum terlihat jelas ujung kabar dan penyelesaian dari kasus kebocoran data BRI Life ataupun BPJS Kesehatan soal dampak dari kebocoran data tersebut. Pemerintah dinilai perlu lebih tegas mengungkap kasus kebocoran eHAC yang telah menjadi pukulan keras bagi pemerintah, berikut guna menjaga eksistensi aplikasi PeduliLindungi.

Baca juga: Meski Mandek, Kominfo Tetap Berkomitmen Menyelesaikan Segera RUU PDP

“Ini urusanya sudah pidana karena merusak infrastruktur publik, tertera secara explisit di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan juga UU Telekomunikasi. Yang menentukan adalah hakim di pengadilan, dan diperkuat ahli IT forensik untuk memperoleh barang bukti dan mempidanakan semua pelaku yang terlibat,” kata Onno.

Namun kendati langkah tegas sudah dilakukan, dirinya pun berujar nasib data masyarakat yang sudah bocor sulit tertolong.

“Mau ganti aplikasi lain juga percuma sih, data yang bocor tetap saja bocor dan beredar. Harusnya itu sebelum dioperasikan, harus memiliki planning, kemudian dibuat, audit dan kemudian baru dioperasikan yang bener, kalau sudah bocor berabe urusan,” paparnya.

Baca juga: 1,3 Juta Data Pengguna Bobol di Aplikasi eHAC Milik Kemenkes

Dan untuk menutup dampak kebocoran data kepada masyarakat, karena korelasi kejahatan daring sejajar lurus dengan kasus tersebut, saran pakar yang merupakan jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Elektro ini ialah dengan memperbaharui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah bocor.

“Kalau mau yah, data-data NIK yang bocor di set sebagai kadaluarsa, sehingga data korban tidak valid dan kemudian ganti NIK-nya dengan yang baru. cuma ini jadi rese, harus register ulang ke semua yang mengunakan NIK seperti bank, pajak dan lain sebagainya, dan selebihnya tambah pakai ‘doa’ semoga aplikasinya enggak bocor lagi,” tandasnya.

Dan berkaca pada kasus bocornya data presiden, Kemenkes kini telah memutuskan untuk menutup data Jokowi dan para pejabat lainnya di aplikasi PeduliLindungi, karena NIK para petinggi negara tersebut sudah bocor.

Juru bicara Kemenkes untuk Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi menegaskan langkah yang diambil itu dimaksud bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat lainnya.

“Kami tegaskan bahwa yang dimaksud dengan menutup data pejabat publik, bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat lainnya yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Ini dua hal yang berbeda. Pemerintah senantiasa menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku tidak terkecuali,”ujar Nadia.

Kemudian soal dugaan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi eHAC juga diklaim tidak pengaruhi keamanan data yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Juru Bicara kominfo Dedy Permadi dalam keteranganya menjelaskan, “dugaan insiden kebocoran data pribadi ini tidak memengaruhi keamanan data pada aplikasi eHAC yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, di mana penyimpanan data telah dilakukan di Pusat Data Nasional (PDN),” ujar Dedy dalam keterangannya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *